Emil Salim

28 12 2007

Mencari Kearifan Masa Lalu
Ia memiliki kecerdasan, daya analisa dalam mengambil kesimpulan, penyampaian pendapat dan beragumentasi. Keterbukaan sikap dan keterusterangannya menempatkannya menjadi seorang pribadi yang disenangi banyak orang. Ia termasuk salah seorang peletak dasar ekonomi Orde Baru yang dijuliki “Berkeley Mafia” yang dikenal lurus dan bersih. Menurut mantan guru besar FE-UI ini, keliru besar jika sarjana ekonomi kemudian jadi koruptor. Sarjana ekonomi harus berpikir, bekerja, dan mengabdi dengan landasan hati nurani.
Ia mengecap pendidikan dasar di Lahat, sebuah kota kecil di pinggir sungai Lematang, Sumatera Selatan. Ketika itu hutan masih tumbuh lebat di sekeliling kota. Pohon duren tumbuh bebas di pinggir jalan dan dalam hutan. Tiap kali sehabis hujan deras dengan angin kencang, ia bersama teman-teman sering masuk hutan mencari buah duren yang banyak berjatuhan ditimpa angin.
Selain itu, guru kelasnya di Sekolah Dasar setiap hari Sabtu suka mengajak murid-murid berjalan-jalan masuk hutan, di kaki bukit Serelo yang tersohor di daerah. Sambil berjalan di hutan, guru menjelaskan berbagai peranan pacet penghisap darah manusia, yang rupanya juga berguna bagi manusia sebagai penunjuk arah matahari karena sifat kepala pacet selalu mencari kehangatan.
Dan dengan mengetahui letak arah matahari, sekaligus kita memiliki kompas alami penunjuk jurus Utara-Timur-Barat-Selatan. Guru juga mengajak mereka (murid) belajar “minum madu” dari sejenis bunga sebagai pengganti air bila tersesat. Dan mencari sisa makanan beruk di tanah untuk memperoleh petunjuk jenis buah mana bisa dimakan manusia. Karena apa yang bisa dimakan monyet dapat pula dimakan manusia. Dan sambil bertualang guru bercerita tentang hutan sehingga dalam alam fikiran Emil hutan itu menjadi buku pembuka rahasia alam.
Secara selang seling, pada hari-hari Sabtu berikutnya, guru membacakan buku pada jam pelajaran terakhir. Guru pandai membawakan suaranya sehingga pelaku dalam buku terasa hidup. Guru suka membacakan isi buku Karl May menceritakan petualangan Old Shatterhand dengan kawan karibnya Winnetou, kepala Suku Appachen. Tetapi gurunya ini cerdik. Ia mengambil adegan dalam bab yang mengasyikkan dan seru. Pada saat cerita mencapai klimaksnya dan Winnetou tertembak lalu guru berhenti membaca dan mempersilahkan murid membaca sendiri. “Bisalah dibayangkan bahwa kita berebutan mencari buku, tidak saja dalam perpustakaan sekolah tetapi juga di toko-toko buku,” kenang Emil Salim dalam tulisannya yang sengaja dibuat atas permintaan Penjaga Wigwam (15 September 2000).
Akibat pengaruh gurulah ia menjadi “kutu buku” membaca semua buku karangan Karl May dan mengenal tokoh-tokoh Old Shatterhand, Winnetou, Kara-ben-Nemsi dan lain-lain. Lalu bersama teman-teman di waktu libur ia menjelajahi hutan di sekitar Bukit Serelo dan sepanjang sungai Lematang untuk berlaku-gaya sebagai Old Shatterhand. Daging semur dari dapur dibungkus untuk dipanggang di hutan meniru gaya para Indian membakar daging. Mereka bikin tanda-tanda sepanjang jalan yang dilalui agar tidak sesat di hutan.
Mereka mencoba menghidupi daya khayal cerita bacaan menjadi kenyataan. “Dan hidup terasa begitu tenteram mengasyikkan. Karena benang merah yang ditonjolkan dalam buku-buku Karl May adalah kedamaian, keikhlasan, keadilan, kebenaran dan ketuhanan,” urai Emil.
Setelah selesai membaca buku “Kematian Winnetou” ia termenung dan air mata meleleh. Alangkah agungnya pribadi Winnetou, kepala suku Indian Appachen ini.
Puluhan tahun kemudian, ketika ia ditugaskan mengembangkan lingkungan hidup di tanah-air, ingatannya pada cerita Karl May bangkit kembali. Hutan tidak lagi dilihat sebagai obyek pengusaha HPH, tetapi sebagai “rumah besar” bagi segala makhluk yang hidup. Maka terbayang di matanya peranan pacet, bunga pemberi madu, monyet dll. Terpampanglah keterkaitan antara hubungan manusia dengan hutan sebagaimana tergambarkan pada besarnya peranan hutan bagi Winnetou dan suku Apachennya.
Tapi, katanya, hidup di abad “modern” telah “memakan” hutan alami untuk disubstitusi dengan “hutan buatan manusia.” Namun bisakah “hutan buatan manusia” ini masih menumbuhkan keterkaitan akrab antara manusia dengan alam-buatan ini?
Akan mungkinkah “kedamaian, keihlasan, keadilan, kebenaran dan ketuhanan” ini ditumbuhkan dalam hutan buatan manusia? Akan mungkinkah tumbuh sosok tubuh seperti Winnetou yang mempersonifikasikan berbagai ciri-ciri kehidupan asri ini?
Dalam bergelut dengan tantangan permasalahan ini, ingatannya kembali pada “dunia alamnya” Old Shatterhand, Winnetou dan Kara-ben-Nemsi. Mencari kearifan di masa lalu untuk bekal menanggapi tantangan masa depan.
Kebanggaan di Masa Purnabakti Jika ada pejabat negara risi dengan hibah yang dicantumkan dalam daftar kekayaannya, lain halnya dengan Prof Dr Emil Salim. Mantan Meneg KLH di masa pemerintahan rezim Orde Baru itu mengaku terharu dan bangga atas hibah yang diterimanya. “Saya bangga dan mengucapkan terima kasih atas pemberian hibah cincin ini,” ujar Emil Salim di hadapan civitas akademika yang sedang merayakan hari jadi ke-51 FE UI di Kampus Universitas Indonesia Depok.
Emil merupakan salah satu guru besar FE UI yang memasuki purnabakti. Sebagai wujud tali kasih, FE UI memberikan hibah cincin kepadanya. Selain Emil, guru besar FE UI yang purnabakti lainnya adalah Prof Dr Subroto, Prof Dr Saleh Afiff, Prof Dr Rustam Didong, Prof Dr B.S. Muljana, dan Prof Dr Moh. Arsjad Anwar.
Emil termasuk salah satu peletak dasar ekonomi Orde Baru. Dia dikenal lurus dan bersih. Karena itu, saat memberikan pidato perpisahan, ia meminta para sarjana FE UI peduli terhadap nasib rakyat. Dia minta agar para sarjana UI tidak menjadi pekerja otak yang berusaha mendapatkan penghasilan maksimal.
“Dan, keliru besar jika sarjana ekonomi kemudian jadi koruptor. Keliru besar dan sesat juga jika menjadi bajingan-bajingan seperti itu,” katanya. Tak jelas betul siapa yang kena tohok anggota Komnas HAM itu sebagai koruptor bajingan. “Sarjana FE UI harus berpikir, bekerja, dan mengabdi dengan landasan hati nurani,” tambahnya.
Meski resmi purnabakti, ia tampak masih disegani civitas akademika UI. Karena itu, civitas akademika tampak keberatan atas kepergiannya dari almamater. Lalu, apa kata Emil? “Sudah lama saya mengabdi pada almamater ini. Sekarang, giliran anak-anak muda,” kata Emil.
Revolusi Berhenti Hari MingguKompas 13 Juli 2000: Andaikan orang Jawa, istilahnya, “…ora nduwe wudel, tak punya pusar. Karena tanpa mengenal istilah lelah, setiap hari dan di segala macam kesempatan, ada saja yang dia lakukan. Malah kalau mengundang rapat, hari libur dan hari Minggu dia trabas seenaknya sendiri,” komentar rekannya semasa mahasiswa.
Akan tetapi tiba-tiba, mulai suatu waktu, dia tak pernah lagi menyelenggarakan rapat pada hari Minggu. Keanehannya berlanjut, sebab ternyata dia juga tak pernah datang, kalau diundang pada kegiatan Minggu. Tentu saja, kehidupan kampus yang penuh rumor, desas-desus, dan gosip, segera memancing perasaan ingin tahu. Apalagi, yang dipergunjingkan pimpinan mahasiswa, dengan posisi strategis, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia.
“Akhirnya, tim penyelidik lapor. Bisa dipastikan, dia tak akan pernah mau datang rapat hari Minggu, … karena, waktu tersebut sedang dia pakai pacaran,” kata Wisaksono Noeradi sambil menambahkan “…boleh saja, setiap hari masa itu Bung Karno berteriak, revolusi belum selesai. Tetapi untuk Emil Salim, segala macam kegiatan, bahkan sampai revolusipun, harus berhenti pada hari Minggu, sejak masa pacarannya datang…”
Revolusi Berhenti Hari Minggu, demikian judul yang dipakai untuk merangkum kumpulan tulisan para sahabatnya dalam menyambut 70 tahun usia Prof Dr Emil Salim. Hasil kerja keras panitia lima; Koesnadi Hardjasoemantri, Alwi Dahlan, Sabam Siagian, Wisaksono Nuradi, dan MS Kismadi, diterbitkan Penerbit Buku Kompas dan diluncurkan pada Kamis (13/7) malam di Grand Melia Hotel, Jakarta.
Tentang pemakaian istilah tersebut, Emil Salim berkata, “Bertolak dari anggapan, kerja harus berhenti pada hari Minggu dan perlu dicurahkan untuk kegiatan non-dinas. Pekerjaan saya selalu menumpuk dan sudah jadi kebiasaan, bekerja 12 jam sehari. Keluarga saya masih muda dan anak-anak berteriak, cukup, biarkan ‘revolusi’ berhenti hari Minggu. Tak ada teori serius di balik ini, sekadar menarik garis antara tugas kantor dan kewajiban keluarga…”
Emil Salim bertemu Roosminnie Roza pada masa perpeloncoan Gerakan Mahasiswa Djakarta (GMD) tahun 1956. Dua tahun kemudian mereka menikah dan sekarang, keluarga bahagia tersebut sudah disemarakkan dengan kehadiran dua putra dan tiga cucu.
Lahir di Lahat, Sumsel, tanggal 8 Juni 1930, sejak remaja kegiatannya tidak sekadar mencari ilmu. Selain duduk di bangku sekolah, dia mengembangkan talenta alaminya dengan berorganisasi. Ketika perang kemerdekaan memanggil, ial dipilih sebagai Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) Sumatera Selatan, sekaligus Ketua Tentara Pelajar Palembang (1946-1949). Ketika tahun 1949 terpaksa pindah ke Bogor, karena ditangkap Belanda, dia langsung terpilih sebagai Ketua IPPI Bogor dan anggota Korps Mobilisasi Pelajar Siliwangi.
“Kupaksakan nama-nama majalah mahasiswa luar negeri berparade di kepala. Ingatanku tak mau lepas dengan Academia. Tiba-tiba, asosiasi pikiranku melekat pada Forum Academiale, majalah mahasiswa di Belanda. Mengapa tidak pakai nama Forum? Bibir Nahar Tanjung mencucu ke depan, sepasang gigi putih Jusuf Indradewa hanya nampak di kegelapan, Asharsono Munandar mengangguk dengan sifat kebapakan, dan kereta api terus melaju ke Surabaya…”
Demikian Emil Salim dengan kalimat plastis menuliskan penemuan nama Forum, majalah mahasiswa UI yang kemudian dia pimpin. Penemuan tersebut tercetus ketika bersama rekannya, sedang menuju ke Surabaya menghadiri Kongres PPMI (Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia) bulan April 1954.
Tangkas berbicara sekaligus lancar menulis, kedua bakat tersebut sejak remaja melekat pada dirinya. Kegemarannya berdebat, dan tidak gentar untuk menghadapi siapa pun, semula diharapkan bisa membawa angin segar dalam sidang kabinet, ketika tahun 1971 ia ditunjuk menjadi Menteri Negara Penyempurnaan & Pembersihan Aparatur Pemerintahan merangkap Wakil Ketua Bappenas.
“Andaikan era Pak Harto lebih demokratis dan lebih pluralistik dalam kebudayaan, Emil sebagai orang Minang dengan dukungan nama besar Salim, seharusnya menjadi aset serta kontribusi untuk kultur politik. Tetapi lingkungan pada masa itu, bahkan juga oleh Widjojo, diupayakan agar Emil menyerap kultur Jawa, terutama dalam hubungannya dengan Pak Harto,” kata Prof Dr M Sadli.
Harapan tinggal harapan. Emil yang muda dan agak pemberang malahan mulai terjinakkan. Keberaniannya berbeda pendapat dengan Pak Harto, misalnya ketika mereka membicarakan Bulog, lama-kelamaan luluh, karena suasana sidang kabinet tidak pernah mendukung. Begitu seterusnya, sampai akhirnya sejak tahun 1993, sesudah 22 tahun menjadi menteri di beragam bidang, Emil dilepaskan.
Sebagaimana pernah diramalkan oleh ibu kandungnya ketika Emil Salim pertama kali dijadikan menteri, “Tapi baiko ndak paralu lai di si Soeharto, dicampakannyo Emil. Ka mangga? (Tapi bila nanti tak perlu lagi oleh si Soeharto, dicampakkannya Emil. Mau apa?”)
Pembangunan selalu memerlukan kader. Dekan FE UI Prof Sumitro Djojohadikusumo memimpikan para kadernya menambah ilmu di bekas sekolahnya, London School of Economics and Political Science di Inggris. Sayangnya, British Council tidak punya dana, yang ada justru tawaran dari AS. Maka mereka dikirim ke Departemen of Economics Universitas California di Berkeley AS. Sambil belajar, kelompok tersebut rutin berdiskusi membicarakan pemerintahan Bung Karno yang meskipun secara politis populer dan namanya menjulang di dunia internasional namun perekonomiannya morat-marit.
Begitu rezim Sukarno jatuh, para pendekar ekonomi ini beramai-ramai pulang, mencoba resep baru untuk memacu pembangunan. Mereka inilah, di bawah pimpinan Widjojo Nitisastro, kemudian menerima julukan, “Berkeley Mafia.”
Prof Widjojo Nitisastro mengakui, “Di antara murid Prof Sumitro, Emil Salim yang paling setara dengan gurunya, dalam hal kecerdasan, daya analisa, mengambil kesimpulan, penyampaian pendapat, daya beragumentasi, keterbukaan sikap, dan keterusterangan.”
Emil Salim melukiskan, “Antara tahun 1962-1964, pemikiran pembangunan yang perlu dikaji adalah menemukan model yang tidak kapitalis seperti AS atau komunis macam Rusia, namun cenderung ke mixed system dan khusus Indonesia dengan nuansa Islam. Saya tertarik gagasan Nasser menerapkan Sosialisme Islam.” Hasil studinya ditulis sebagai disertasi dengan kasus Mesir dan analisa, “Institusional arrangement bisa berbeda sesuai sistem politik negara, tetapi bingkai teori pembangunan dasarnya universal.”
Pertengahan tahun 1998, angin musim semi perubahan seolah-olah bertiup kencang. Emil Salim dengan tegar mengajukan diri sebagai calon Wakil Presiden. Apa latar belakangnya?
“Saya, dan semua rekan tahu, kemungkinan lolos sangat kecil, karena memang tidak bakal dimungkinkan dalam konstelasi politik masa itu. Namun yang ingin kami ungkapkan adalah hadirnya voice of dissent, ada calon lain di luar yang sudah ditunjuk dari atas.” (Kompas, Julius Pour)
Good GovernanceDalam proses memahami apa dan bagaimana proses penyelenggaraan negara yang baik dan korporasi yang bertanggung jawab, penghormatan atas nilai-nilai hak asasi manusia merupakan bagian yang paling integral. Nilai-nilai tersebut bisa disebut dengan pilar yang sangat penting bagi pembangunan masyarakat dan warga. Dalam pandangan ini nilai-nilai hak asasi manusia merupakan sokoguru bagi pengembangan masyarakat dan warga itu sendiri.
Mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial di dalam pengertian good governance yang substansi dan pelaksanaannya menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat yang utama: efisiensi dan pemerataan. Dalam pelaksanaannya, good governance mengandalkan rule of Law terutama yang mencakup bidang ekonomi dan politik, penentuan kebijakan yang transparan, pelaksanaan kebijakan yang accountable, birokrasi yang berkualitas dan juga masyarakat yang capable.
Elemen-elemen accountability (political dan publik), adanya kerangka hukum dalam pembangunan yang menjelaskan prediktibilitas abdi negara terhadap sektor swasta, informasi mengenai kebijakan pemerintah yang terjangkau oleh publik dan transparan berisikan kebijakan terbuka untuk pengawasan yang sangat berkaitan dengan convenant on Civl and Political Rights dan Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights.
Good Governance pun mempunyai inti yaitu mempromosikan demokrasi, aturan hukum dan juga hak asasi manusia berdasarkan pemikiran bahwa pasa dan pemerintah hanya dapat berfungsi efisien jika dikontrol oleh pemberi suara.
Inti lainnya adalah mengakui bahwa pasar memliki keterbatasan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi. Yang terakhir adalah mengkonstruksikan kembali hubungan tiga sektor yaitu negara, pasar dan masyarakat negara.
Dalam pasar yang berperan penting adalah pengusaha. Karena untuk memungkinkannya Good Governance berkembang adalah pentingnya corporate governance yang bertanggung jawab. Dengan Corporate governance bisa mengartikan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan bisnis dan akuntabilitas korporat dengan tujuan akhir mewujudkan nilai-nilai jangka panjang pemegang saham sambil memperhitungkan kepentingan stakeholders lain.
Unsur-unsur yang terkandung didalam good governance itu sendiri meliputi beberapa hal. Pertama, Kewajaran (Fairness) dalam hubungan dengan semua pemegang saham dan kewajaran dalam bertransaks dengan rekanan. Kedua,Transparansi mengenai keuangan dan operasi perusahaan terhadap pemegang saham dan pemerintah. Ketiga, Akuntabilitas dalam hubungan pertanggungjawaban dewan komisaris dan dewan direksi pada perusahaan. Keempat, Pertanggungjawaban perusahaan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan tanggung jawab bisnis terhadap perijinan dan peraturan terhadap karyawan, tanggung jawab sosial, tanggungjawab terhadap lingkungan, terhadap masyarakat sekitar serta tanggung jawab etika dan moral. Secara ideal tanggung jawab perusahaan harus menjadi bagian dari filosofi perusahaan.
Unsur-unsur tanggungjawab perusahaan ini terjalin erat dengan isi hakekat dari hak asasi manusia. Dengan demikian akan tergambar dengan jelas alur penyatuan hakekat hak asasi manusia sebagai pilar masyarakat warga yang perlu diwujudkan oleh good governance dan tanggung jawab corporate governance. Dalam hal ini perlu diperjelas dan kajian yang lebih mendalam ke unsur-unsur pokok dalam porses penegakkan dan pengembangan hak asasi manusia sebagai pilar masyarakat warga yang diwujudkan oleh good governance dan tanggung jawab corporate governence.
Dalam sejarah perkembangan Indonesia memberikan kesempatan untuk belajar dari masa lalu dan mencegah kembali terulangnya kesalahan-kesalahan dalam mengembangkan lebih lanjut hal-hal yang sudah benar. Dalam masa lalu masyarakat bangsa kita telah menderita pelanggaran hak asasi manusia (Human Rights Abuse).
Untuk mencapai good governance itu sendiri sangatlah penting bagi rakyat Indonesia untuk memahami apa, bagaimana, mengapa terjadi pelanggaran HAM untuk mengidentifikasi ciri-ciri pokok sebagai diagnosa bagi terapi selanjutnya. Setelah mengetahu sebabnya, langkah selanjutnya adalah bagaimana menegakkan hukum dan keadilan terhadap pelaku dan korban, baik militer dan/atau sipil baik secara sendiri-sendiri (terpisah) maupun secara bersama-sama. Bagaimanakah mengganti kerugian korban dan menyembuhkan derita, azab dan sengsara korban. Bagaimanakah perlakuan atas pelaku, bilakah diperlukan amnesti, serta mungkinkah dibeberkan kebenaran untuk menegakkan rekonsiliasi.
Rumusan dari proses diatas bisa mencakup masing-masing good governance, corporate governance atau kelompok warga saja, bahkan mencakup ketiganya. Salah satu contoh adalah gagasan yang sedang dibahas dengan Indonesian Detherlands Association (Suatu organisasi masyarakat warga), adalah penyusunan kriteria dan indikator HAM yang perlu dilaksanakan perusahaan untuk dinilai secara berkala oleh KOMNAS HAM dan diberi Performance Rating dan penghargaan “HAM AWARD” pada hari HAM. Pada kesempatan ini termuat langkah-langkah yang kongkrit dari kelompk masyarakat warga dalam menekan dan merangsang corporate governance dan melaksanakan ketentuan Good Governance di bidang HAM. Langkah-langkah ini pun sekaligus mengajak pengusaha dan masyarakat langsung berperan serta dalam mengembangkan HAM.
Hindari Penyalahgunaan KekuasaanKompas rabu, 17 Februari 1999: Untuk menghindari praktik korupsi di masa depan, para pejabat hendaknya tidak lagi menyalahgunakan kekuasaan. Bentuk penyalahgunaan kekuasaan diyakini sebagai salah satu pemicu terjadinya korupsi. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di masa depan, dalam Pemilihan Umum 1999 rakyat hendaknya tidak memilih orang yang dahulu dan saat ini patut diduga telah melakukan praktik korupsi.
Ini dikemukakan pengamat ekonomi-politik Emil Salim dalam acara bedah buku Pengembangan Sistem Integritas Nasional dengan penyunting Jeremy Pope sebagai Buku Panduan Transparency International (TI) yang diselenggarakan Pact Indonesia di Jakarta, Senin (15/2) lalu.
Korupsi, menurut Emil Salim, akibat adanya keterkaitan dan kondisi saling bergantung yang diciptakan masyarakat dan pejabat di suatu negara. Dikenal adanya praktik smiling money yang dapat diartikan, pejabat akan melontarkan senyum manakala jasa yang diberikannya mendapatkan imbalan sejumlah uang, padahal itu tidak perlu dilakukan. Keadaan ini akibat adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan seorang pejabat. Karena jabatan yang melekat padanya itu, menurut Emil, memungkinkan ia memainkan perannya untuk meminta sejumlah uang dari pekerjaaannya dalam melayani masyarakat.
Kuat cenderung korup Untuk memberantas praktik korupsi, Emil Salim menyatakan perlu melalui berbagai tahapan yang melibatkan peran rakyat secara maksimal. Tetapi untuk sampai ke sana perlu diingatkan akan adanya peranan negara dan kekuatan rakyat. “Negara yang kuat sementara rakyatnya lemah jelas ada kecenderungan maraknya praktik korupsi. Untuk itu perlu ada keseimbangan peran atau check and balance antara negara dan rakyatnya,” tegas Emil.
Untuk itu, kata Emil Salim, peran rakyat di masa depan harus terus diberdayakan. Demikian juga peran media massa sebagai salah satu alat kontrol agar peran negara jangan menjadi terlalu kuat. Setiap peran dan kiprah negara dan pejabatnya harus terus dikontrol.
“Salah satu caranya adalah dengan memberdayakan rakyat dalam Pemilu Juni 1999 mendatang. Rakyat harus diberitahu haknya untuk tidak memilih wakilnya atau adanya pribadi yang patut diduga melakukan korupsi sebagai wakilnya kelak di parlemen. Ini penting untuk setidaknya mencegah berkelanjutannya praktik korupsi,” papar Emil Salim.
Empat Skenario Indonesia 2010Kompas, 5 Agustus 2000: Empat skenario mengenai masa depan Indonesia tahun 2010 yang diharapkan menjadi wacana diskusi dalam Sidang Tahunan MPR 7-18 Agustus 2000, Jumat (4/8), disampaikan oleh Kelompok Kerja Prakarsa Bersama Indonesia Masa Depan (KKPBIMD) kepada Ketua MPR Amien Rais.
Keempat skenario ini mengungkapkan kemungkinan terburuk dan terbaik yang bisa dihadapi Indonesia berdasarkan proses politik yang berjalan. Skenario ini disusun berdasarkan proses dialog di 14 kota yang melibatkan sekitar 500 partisipan selama 15 bulan.
Emil Salim sebagai anggota KKPBIMD menyebutkan, skenario “biar lambat asal selamat” adalah skenario yang terbaik bagi masa depan Indonesia 2010. Skenario keempat ini memberi gambaran masa depan Indonesia yang dicita-citakan, karena bukan hanya tatanan masyarakat sipilnya yang secara politis kuat, tetapi juga kehidupan ekonomi. Dalam skenario ini, demokrasi dikedepankan dan terjadi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
“Pilihan skenario ini akan mengarah pada demokratisasi, tidak adanya konglomerasi, sampai sistem pemilu distrik dan pemilihan Presiden secara langsung,” kata Emil Salim, usai menyampaikan Empat Skenario Indonesia 2010 kepada Ketua MPR.
Sedangkan tiga skenario lainnya, adalah “berada di ujung tanduk”, “masuk ke rahang buaya”, dan “mengayuh biduk retak”. Keempat skenario itu merupakan skenario terburuk bagi masa depan Indonesia.
Menurut anggota KKPBIMD lainnya, MM Billah, skenario “berada di ujung tanduk” adalah penggambaran kondisi Indonesia yang menunjukkan negara menjadi korban. Pemerataan dan pertumbuhan ekonomi tidak berjalan, sedangkan masyarakat sipilnya lemah. Hal ini dikhawatirkan akan mengundang kembalinya Orde Baru dan militerisasi. Sedangkan skenario “masuk ke rahang buaya” merupakan skenario yang memperlihatkan terjadinya proses politik yang melemahkan kekuatan reformasi. Dalam skenario ini, kekuatan reformasi terpinggirkan, sementara kekuatan lama kembali bangkit.
Sementara skenario “mengayuh biduk retak”, menggambarkan kembalinya kekuasaan Orde Baru, yang memperlihatkan ekonomi kembali dikuasai konglomerat. Dalam skenario ini, meskipun ada sedikit suasana demokratis, tidak terjadi pemerataan ekonomi. Pemerintah hanya menekankan pada pertumbuhan dan mengabaikan pemerataan ekonomi.
Disambut baik Menurut Emil Salim, yang juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Ketua MPR menyambut baik empat skenario tersebut dan ingin menyebarkannya kepada anggota MPR untuk dibahas dalam Sidang Tahunan MPR. Ditegaskan, tujuan dari penyampaian skenario itu adalah menjadikan empat skenario tersebut sebagai wacana publik.
“Keprihatinan yang menonjol adalah keprihatinan apakah pemerintah bersifat otoriter atau demokratis, di bidang ekonomi apakah bersifat pemerataan, terpusat, atau konglomerasi. Maka, kombinasi dari keduanya itu dibahas dalam empat skenario,” ujarnya.
“Sekarang ini diharapkan kenegarawanan dari para peserta Sidang MPR Tahunan untuk dapat mengutamakan bangsa daripada kepentingan kelompok. Kalau membahas, perhatikan dampaknya pada totalitas keberlanjutan negara ini. Saya harap yang merugikan kepentingan negara harus ditolak,” ujar Emil Salim. “Masa depan Indonesia dalam 10 tahun mendatang bisa saja terjadi hal-hal yang buruk sampai terbaik. Nah, semuanya itu harus diperjuangkan oleh rakyat Indonesia sendiri. Mana yang mau dipilih?” tambahnya.
Fenomena Emil SalimMajalah D&R, 28 Februari 1998: Komentar di sekitar pencalonan Emil Salim sebagai kandidat wakil presiden adalah: ini negara demokrasi, tiap orang boleh dicalonkan, asalkan lewat jalur konstitusional. Dan, sejauh ini, jalur konstitusional itulah yang ditempuh kelompok Gerakan Masyarakat Madani, yang mencalonkan mantan Menteri Lingkungan Hidup itu (lihat Sidang Akbar yang Tinggal Ketok Palu).
Apa maknanya? Kata kunci komentar itu ada pada kata konstitusional, bukannya demokrasi. Sebab. untuk demokrasi, sejauh ini sudah tercerminkan. Tak ada yang mencoba secara “inkonstitusional” menjegal pencalonan Emil, terang-terangan maupun diam-diam, misalnya mengintimidasi. Malah fraksi di DPR pun, Fraksi Utusan Daerah, dengan serius menerima wakil kelompok Madani yang mengusulkan Emil.
Secara konstitusional, agar nama Emil Salim masuk dalam sidang umum (SU) MPR, nama ini harus diusulkan tertulis oleh fraksi kepada pimpinan Majelis. Disinilah masalahnya. Ketentuan apa yang menyebabkan fraksi di DPR itu mengusulkan atau tidak mengusulkan nama calon yang masuk ke fraksi.
Tak Menjamin Demokrasi Aturan itu tidak ada, karena itu semacam sikap sewenang-wenang terbuka di sini. Maksudnya, traksi mengusulkan nama calon atau tidak kepada pimpinan Majelis, sepenuhnya tergantung fraksi itu sendiri.
Maka, komentar di atas — karena ini negara demokrasi, siap pun boleh dicalonkan, asalkan konstitusional — menjadi sesuatu yang kontradiktif. Ternyata yang “konstitusional” itu tak menjamin berjalannya “demokrasi”. Bila nama Emil Salim tak masuk dalam perdebatan (kalau memang ada perdebatan) SU MPR, fraksi yang menerima usulan nama itu tak bisa dimintai peetanggungjawaban. Tak ada pasal dalam aturan mana pun sekitar pencalonan wakil presiden bisa menjeratnya.
Dari sisi inilah lalu bisa dibilang bahwa peluang Emil masuk nominasi calon wakil presiden sangat kecil. Bila nanti ternyata Emil terpilih, agaknya bukan karena demokras, tapi karena presiden terpilih menghendaki Emil menjadi wakilnya. Jadi, peluang itu tetap ada, juga karena ketentuan yang tidak jelas. Yang tidak jelas itu umpamanya, bila pencalonan presiden harus masuk ke pimpinan Majelis paling lambat 24 jam sebelum SU MPR dibuka, untuk calon wakil presiden tidak ada satu ayat pun yang mengatur kapan paling lambat pencalonan bisa masuk. Artinya, bila dikehendaki, sesudah presiden terpilih dilantik, bisa saja masih ada nama yang diusulkan oleh fraksi untuk calon wakil presiden — dan itu sah-sah saja.
Sebaliknya, betapa pun kuatnya dukungan dari masyarakat, umpama saja tanda tangan untuk Emil Salim datang dari seluruh penjuru Tanah Air, bisa saja nama ini masuk ke pimpinan Majelis pun tidak. Fraksi-fraksi bisa bilang bahwa pencalonan sudah ditutup, dan calon tunggal sudah disebutkan. Ini mencerminkan salah satu dari sejumlah kontradiksi di tubuh parlemen kita. Misalnya, ihwal orsospol kita yang tiga itu. Golkar, tampaknya ingin konsekuen, mencalonkan Ketua Umum dan Koordinator Pelaksana Dewan Pembina Golkar –bukan sebagai presiden dan wakilnya, tapi keduanya sebagai calon wakil presiden. Meski kemudian ketua umumnya pun legawa, memberikan jalan licin untuk yang satu.
Untuk Apa Pemilu? Mcstinya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pun mencalonkan orangnya. Juga Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Yang terjadi, dua partai ini ternyata mencalonkan orang yang sudah dicalonkan Golkar: B.J. Habihie sebagai wakil presiden. Juga calon presidennya, dari Golkar. Bila memang pilihannya begitu, untuk apa pemilu dengan korban-korban segala macam itu? Apa bukan PPP dan PDI adalah bentuk lain dari Golkar? Konon, pemilu bukan ajang pencalonan nama-nama, tapi arena untuk adu program pembangunan. Tapi, yang ramai disiarkan di media cetak dan elektronik adalah nama-nama yang mewakili orsospol. Dan, pernahkah jelas apa program pembangunan PDI? PPP?
Walhasil, bisa disimpulkan dalam satu kalimat. Yakni, pemilihan presiden dan wakil presiden beserta proses yang menyertainya (ada tiga orsospol, kampanye pemilu, pemilu beserta undang-undangnya) belum mewadahi aspirasi masyarakat luas. Segalanya cenderung mengukuhkan status quo, persisnya mengegolkan apa maunya penguasa. Emil Salim boleh didukung sekian puluh ribu tanda tangan, tapi perkara ia menjadi wakil presiden atau tidak menunggu pilihan presiden terpilih, nanti. Mungkin presiden itu (siapa lagi bila bukan Presiden Soeharto) memang sudah punya pilihan (misalnya Habibie). Cuma, tetap ada peluang, sekecil apa pun, bila ia menghendaki Emil Salim (atau siapa pun yang tidak bakal membuka peluang bahwa ini tidak demokratis), jadilah!
Nama:Prof Dr Emil SalimLahir:Lahat, Sumsel, 8 Juni 1930Agama:IslamIsteri:Roosminnie RozaPendidikan:Departemen of Economics Universitas California di Berkeley ASKarir:Menteri Negara Penyempurnaan & Pembersihan Aparatur Pemerintahan merangkap Wakil Ketua Bappenas 1971Menteri Lingkungan HidupAnggota Komnas HAMKetua Dewan Ekonomi Nasional (DEN)Organisasi:Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) Sumatera Selatan (1946-1949)Ketua Tentara Pelajar Palembang (1946-1949)Ketua IPPI Bogor dan anggota Korps Mobilisasi Pelajar Siliwangi (1949) PPMI (Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia) 1954
TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia),

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: