Bachtiar Chamsyah

14 01 2008

Nakhoda Kebangkitan Depsos Baru
Ia politisi yang piawai berdiplomasi meminimalisasi konflik untuk mencapai suatu konsensus atau keputusan. Sarjana ekonomi yang mengaku belajar politik dari emaknya (ibunya) ini merintis karir politik dari bawah. Ia seorang kader terbaik Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Terakhir ia didaulat menjadi calon Ketua Umum PPP bersaing dengan Hamzah Haz. Ia kalah namun menyatakan tetap setia kepada garis perjuangan partainya.Namanya mulai makin akrab di lidah publik bak selebriti, saat ia dengan cerdas dan tangkas memimpin Pansus Bulog (2000-2001) yang ketika itu melibatkan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Maka banyak pihak menilai sangat bijak manakala Presiden Megawati mengangkatnya menakhodai kebangkitan Departemen Sosial dari kubur.Pada era pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Departemen Sosial (Depsos) ‘dikebumikan’ (dilikuidasi) dengan alasan tidak diperlukan, apalagi karena sebelumnya diduga telah menjadi sarang korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sekitar 2.500 pegawai Depsos berduka serta jutaan orang dibuat heran dan bingung. Dua tahun kemudian (2001), ketika Gus Dur jatuh tersandung kasus Bulog dan digantikan Megawati Sukarnoputri, Depsos dihidupkan kembali. Alasannya, masalah sosial yang dihadapi bangsa ini sangat kompleks dan penangannya belum dapat sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat.Jutaan pengungsi akibat berbagai konflik sosial harus sgera diatasi. Belum lagi masalah fakir-miskin, anak telantar, yatim-piatu, bencana alam dan lain sebgainya. Siapa yang harus mengurusi itu semua? Lalu siapa figur pemimpin yang bertalenta mengatasi itu?
Presiden Megawati Sukarnoputri memilih H Bachtiar Chamsyah,SE. Seorang politisi yang piawai bernegoisasi dan berdiplomasi untuk meminimalisasi konflik untuk mencapai tujuan atau konsensus. Ia ‘anak Medan’ yang dinilai tangkas dan cerdas (banyak taktik), sehingga diyakini mampu mengatasi masalah pengungsi dan masalah sosial lainnya yang sangat kompleks itu. Lebih lagi, ia dinilai seorang yang akan mampu memperbaiki citra Depsos dari dugaan sarang KKN.Padahal, lelaki Minang kelahiran Aceh ini tak menduga akan diangkat menjadi menteri, apalagi menjadi Menteri Sosial. Latarbelakang pendidikannya adalah ekonomi. Saat di legislatif (DPR) ia juga tidak membidangi masalah sosial. Ia berada di Komisi V dan VI. Namun, ia tak pernah merasa tidak mampu memimpin departemen ini. Baginya, apapun bidang pekerjaan jika dihayati akan dapat dikerjakan dengan baik.Dalam percakapan dengan Wartawan Tokoh Indonesia di ruang kerjanya, Kamis 19 Juni 2003, Bachtiar Chamsyah mengatakan, sudah terbiasa menghayati setiap pekerjaan yang digumulinya. Kendati ia mengaku sangat banyak masalah yang dihadapinya saat pertama kali masuk kantor sebagai menteri. Namun, katanya, yang namanya memimpin tentu ada persoalan.

“Tetapi kita ‘kan dilatih mencari solusi dengan berpikir sistematis. Itu fungsi bersekolah yaitu memecahkan persoalan dengan kerangka yang sitemastis. Orang banyak berpikir masuk perguruan tinggi hanya untuk menjadi pegawai. Tetapi sesungguhnya hakikat bersekolah itu adalah agar kita dapat memecahkan persoalan secara sistematis,” ujar sarjana ekonomi (akuntansi) dari Universitas Medan Area dan mantan mahasiswa tingkat V Jurusan Akuntansi FE Universitas Nommensen ini, menjelaskan.Bahkan ia menyatakan merasa berbahagia menghadapi tugas berat yang dipercayakan di pundaknya. Bayangkan waktu awal-awal menjadi menteri, ia harus menghidupkan dan membangun struktur organisasi yang sebelumnya telah bubar. Kemudian harus bisa meyakinkan DPR untuk meningkatkan budget departemen ini. Lalu memperbaiki citra Depsos yang sebelumnya dikenal sebagai sarang korupsi. Menata anggaran sedemikian rupa. Setelah itu menghadapi berbagai persoalan sosial yang makin kompleks dalam tahun-tahun terakhir. Ia merasa tugas Menteri Sosial itu berat, tetapi mulia. Artinya, itu adalah tugas untuk melaksanakan amanat UUD, kemanusiaan, yang tidak ada profitnya. Kendati tugas ini nonprofit, ia yakin dapat mengembannya dengan mengajak mereka yang berkemampuan dan kalangan LSM untuk menanggu-langinya. Apabila semua potensi di dalam masyarakat diajak, kerja berat it akan menjadi ringan.Untuk itu, sebagai nakhoda, ia sadar harus menjadi teladan. Mulai dari hal kecil hingga yang terbesar. Mulai dari persoalan jam kerja hingga kecepatan bertindak dan mengambil keputusan. Ia memulai dengan disiplin masuk kantor jam tujuh pagi dan pulang rata-rata jam setengah delapan malam.Ia pun berhasil membangkitkan semangat hidup semua jajaran Depsos yang dipimpinnya. Ia mengajak jajaran Depsos melakukan introspeksi untuk membangkitkan eksistensi dan citra Depsos baru. Dua tahun Depsos ‘dikebumikan’ diinspirasikannya menjadi cambuk, semacam pertapaan atau bersemadi, seperti renungan Toynbee dalam A Study of History. Bertapa, bersemadi, diibaratkannya sebagai bibit (biji, tampang) yang ditanam di dalam tanah (mengasingkan diri ke dalam tanah), untuk kemudian tumbuh atau timbul kembali sebagai tanaman baru yang akan berbuah banyak dan berguna. Toynbee menyebut hal itu “withdrawal and return”, bertapa dan kembali dari pertapaan. Jadi bertapa bukan untuk terus bertapa, karena bertapa terus sama artinya dengan bunuh diri. Melainkan bertapa untuk menerima wahyu, inspirasi, dan menghimpun tenaga baru untuk kemudian kembali ke dalam perjuangan masyarakat, menjadi teladan dan penunjuk jalan baru bagi rakyat. Memberi citra baru eksistensi dan perjalanan perjuangan Depsos, yang demikian strategis dan urgen mengatasi persoalan-persoalan sosial yang amat kompleks. Saat peraya-an Proklamasi RI ke-56 di Depsos, ia mengatakan pembubaran Depsos di era Gus Dur merupakan renungan bagi kita untuk introspeksi dan memperhatikan kinerja yang berdaya guna dan bertanggung jawab. “Kita ditunggu setumpuk persoalan sosial, yang semakin hari semakin bertambah,” katanya.Kiprahnya sebagai Menteri Sosial sangat fenomenal dalam membangkitkan kembali Depsos sebagai departemen strategis yang amat diperlukan bangsa ini. Ia berupaya menjadikan Depsos berkemampuan menyelesaikan berbagai masalah sosial, termasuk dampak sosial krisis ekonomi, terutama yang dialami keluarga rentan, anak jalanan dan kaum telantar, guna mengangkat harkat dan martabat sosial-nya, serta dapat mengem-bangkan kesetiakawanan sosial masyarakat.Ia pun menegaskan tidak akan menjadikan Depsos sebagai pemungut limbah sosial akibat pembangunan yang salah arah. Ia dengan tegas mengatakan bahwa pemberdayaan sosial akan menjadi leading sector Depsos baru. Ia sudah bertekad untuk tidak memosisikan departemen ini hanya sebagai pemadam kebakaran yang hanya mengatasi masalah setelah terjadi dan memungut limbah sosial akibat pembangunan yang salah arah. “Apabila kita mampu mengatasi masalah sosial di hulunya, mudah-mudahan di hilir limbahnya akan berkurang,” ujar menteri yang berasal dari keluarga sederhana ini.Dua Juta PengungsiSaat ia memulai tugasnya sebagai Mensos, persoal-an sosial yang paling berat ada-lah pengungsi. Karena ketika itu, pengungsi hampir 2 juta orang yang terserak di 16 propinsi. Mereka pengungsi dari Maluku, Ambon, Poso, Timor Timur, dan Kalimantan Tengah. Semua itu harus diselesaikan dan memakan waktu yang panjang serta penanganan yang tidak sama. Salah satu kasus pengung-si yang masih belum selesai saat ini adalah pengungsi transmigran Madura yang diusir dari Kalimantan Tengah dan sekarang masih berada di Madura. Walaupun secara alamiah sudah ada yang masuk kembali ke Kalteng, tetapi tidak bisa besar-besaran.Belum lagi masalah pengungsi Madura, Poso dan lain-lainnya selesai secara keseluruhan, sudah muncul pula pengungsi di Aceh. Ken-dati dengan situasi dan kon-disi yang berbeda, namun semuanya pasti membutuh-kan kecepatan dan ketepatan bertindak.
Begitu diumumkan darurat militer di Aceh, ia dengan cepat mengirimkan bantuan. Untuk mengurusi pengungsi di Aceh ini, ia memang seper-ti tak kenal lelah, bolak-balik ke Aceh, sehingga penangan-annya dapat lebih baik.Ia terlihat sangat menghayati tugas-tugas sosial di departemen yang dipimpinnya. Ia dengan cekatan beradaptasi bahkan melakukan inovasi dengan tantangan masalah sosial yang dihadapinya. Ia memang sudah terlatih menghadapi berbagai tantangan dalam berbagai situasi dan kondisi.SDM DepsosPerihal kesiapan SDM di Depsos, ia mengatakan tidak ada masalah. Menurutnya, SDM Depsos itu sebenarnya terlatih. “Orang banyak mengatakan macam-macam, tetapi sebenarnya mereka ini terlatih. Kita saja bisa kalah. Karena mereka bekerja di bidang ini berpuluh tahun,” katanya.Menurutnya, para pegawai Depsos itu tahu bagaimana permasalahan dan solusi mengatasi pengemis. Mengapa pengemis terjadi dan bagaimana cara mengatasinya, mereka tahu. Bacaan mereka banyak. Maka, katanya, yang perlu adalah kebijakan. Sementara, secara teknis mereka mampu mengerjakan dan bertanggung jawab.“Tetapi kita juga harus menjadi teladan. Misalnya, kita menyuruh orang bekerja jam 7 atau jam 8, tetapi menterinya baru masuk jam 10, mana dia percaya. Atau kita mengatakan kamu harus jujur tetapi menterinya korupsi. Mereka akan bicara di belakang: Ah, korupsi saja, apa bagian kita nih!” kata mantan Ketua Umum Badko HMI Sumatera Utara (1976) ini.Ia pun dengan yakin menyatakan bahwa kini Depsos tidak lagi patut disebut sebagai sarang korupsi. “Jika ada aparat saya korupsi, kasih tahu, supaya saya tindak. Yang penting jangan difitnah. Jadi enak kan?” tegasnya. Bagaimana ia dengan yakin mengatakan di Depsos tidak ada lagi korupsi, sedangkan korupsi itu sudah menjadi semacam budaya? “Kita objektif saja, umpama membeli barang, kita ‘kan tahu ada aturan-aturan bisnis. Kita ijinkan saja harga barang itu naik 5-10 persen. Karena di situ masih ada pajak. Jadi kita fair-fair saja,” katanya. Sementara, mengenai pernyataan ‘makin banyak pengungsi makin banyak korupsinya,’ ia menanggapi-nya sebagai dugaan tak beralasan. Sebab, tidak pernah ada yang berani terang-terangan memberi bukti. Maka, dalam kaitan ini, ia dengan tegas meminta aparat hukum, polisi, jaksa dan hakim agar serius menangani apabila ada kasus penyimpangan bantuan sosial yang melibatkan aparatnya.

Pernyataan itu dilontarkannya seusai menyerahkan 4.200 ekor sapi kepada petani di Kuningan, Kamis 3 Juli 2003 lalu. “Enggak usah ragu menangkap pelakunya. Menterinya tidak akan membela koq. Masa saya mau melindungi pelaku korupsi. Tangkap saja kalau sudah ada indikasi korupsi,” tandasnya.Politisi HandalPutra bangsa kelahiran Tiji, Sigli, Aceh, 31 Desember 1945 ini seorang politisi yang sudah punya jam terbang cukup lama di panggung politik nasional. Bahkan, sejak remaja ia sudah aktif di keanggotaan Kepanduan Hizbul Wathan. Kemudian merintis pengalaman berorganisasi di HMI, saat ia kuliah di Akademi Adminitrasi Niaga (AAN) Negeri Medan (1966). Tahun 1967 ia menjadi Ketua Komisariat HMI AAN Negeri Medan. Dua tahun kemudian menjadi Ketua Umum HMI Cabang Medan sampai akhirnya menjabat Ketua Umum Badko HMI Sumatera Utara (1976).Ketika mahasiswa, ia banyak pindah-pindah kuliah. Pertama, ia kuliah di AAN Negeri Medan. Kemudian melanjut ke Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nomensen sampai tingkat lima. Namun karena masalah keuangan, ia tidak bisa melanjutkannya sampai selesai. Waktu itu uangnya sebesar Rp.300.000 dipinjam orang tapi tidak dikembalikan. Uang sebesar itu pada tahun 1970 sudah cukup besar. Uang kuliah saat itu di Universitas Nommensen tidak sampai Rp 10.000. (Ketika itu, kuliah di Medan, termasuk di Nomensen, masih banyak menggunakan sepeda. Hanya satu-dua saja yang menggunakan Vespa).Uang itu ia peroleh dari hasil objekan. Sebagian ia pakai untuk menikah, dan sisanya Rp.300.000 ditabung. Kemudian, uang Rp.300.000 itu dipinjamkan, dengan tawaran mendapat keuntungan (bagi hasil) Rp. 10.000 per bulan. Namun, akhirnya uang tersebut tidak pernah kembali. Akibatnya, ia tidak bisa menyelesaikan kuliah, berhenti di tingkat lima. Setelah itu ia memulai karir sebagai pegawai harian honorer Pemda Medan, dengan gaji Rp. 1000 per bulan pada tahun 1974. Sadar tidak mungkin bisa hidup dengan gaji sebesar itu, maka ia mengajar di SMA Perguruan Amir Hamzah bidang studi Ekonomi dan Sejarah.Kemudian, ia keluar dari pegawai Pemda (1981) dan masuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lalu menjadi anggota DPRD Tk I Sumatera Utara pada tahun 1982, saat ia berumur 37 tahun. Saai itu, ia pun bergabung dengan Parmusi.Pada tahun 1984, ia sempat menjabat Ketua DPW Partai Persatuan Pembanguan (PPP) Sumatera Utara. Saat Musyawarah Wilayah PPP tahun 1984 itu, ia dan Ridwan Rahmat terpilih (menang) untuk memimpin DPW tetapi karena pemerintah dan DPP, terutama Naro, tak suka, ia harus ‘dikalahkan’ dan tidak disetujui. Ia pun melawan. Tetapi karena dulu (era Orde Baru) musimnya tergantung pemerintah, akhirnya ia harus menerima kenyataan pahit itu.Lalu saat Buya Ismail menjadi Ketua Umum DPP PPP, Bachtiar diangkat kembali menjabat Ketua DPW PPP Sumut. Tetapi, lagi-lagi Gubernur Kaharuddin merasa tidak senang, karena kerangka berpikir penguasa saat itu, tidak boleh ada orang pintar dalam partai — harus Golkar yang besar sedangkan dua partai lain hanya sekadar bunga demokrasi — sehingga semua cara dilakukan untuk menggagalkannya menjabat Ketua DPW PPP Sumut itu.Dalam masa itu, ia sempat menjabat Wakil Pimpinan Umum Mingguan DEMI MASA, Medan. Tapi, Buya Ismail kemudian menariknya menjadi anggota DPR RI. Ia pun berkantor di Senayan selama 10 tahun. Pernah menjadi Ketua Komisi VI dan terakhir sebagai Ketua Komisi V dan Ketua Pansus Bulog.Tahun 1994-2003 ia menjabat Wakil Sekjen DPP PPP. Setelah itu, pada Muktamar V PPP Mei 2003, ia menghadapi tantangan dalam perjalanan karir politiknya. Ia didaulat mencalonkan diri untuk menjabat Ketua Umum DPP PPP bersaing dengan Hamzah Haz. Muktamar menetapkan tujuh orang anggota formatur dari 34 nama calon yang diusulkan oleh 407 DPC dan 30 DPW. Ketujuh orang formatur tersebut adalah KH Thoyfur (277 suara), Endin AJ Soefihara (264 suara), Bachtiar Chamsyah (256 suara), Hafidz Ma’soem (254 suara), Ali Marwan Hanan (247 suara), Yunus Yosfiah (221 suara), dan Husnie Thamrin (213 suara).Formatur ini dipercayakan menyusun kepengurusan DPP PPP 2003-2008. Namun, terpaksa ia dan dan Husni Thamrin meninggalkan ruang rapat formatur karena perbedaan prinsip dengan formatur lainnya. Pada Muktamar itu, Hamzah Haz, yang tengah menjabat Wakil Presiden, terpilih kembali. Ia ditawari menjabat Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal. Namun, ia tidak bersedia karena merasa akan sulit mengejawantah-kan visinya dalam kepengurusan baru.

Pasalnya, beberapa kader partai yang dianggapnya potensial tidak terakomoder dalam kepengurusan. Sehingga banyak kader PPP yang kecewa terhadap hasil Muktamar PPP itu. Mereka ada yang mengusulkan segera dilakukan Muktamar Luar Biasa. Bahkan ada yang melontarkan wacana membentuk partai baru.Namun, ia tetap menunjukkan kematangan berpolitik. Kendati ia dan teman-temannya tidak berada di DPP, ia menyatakan akan tetap setia kepada garis politik partainya. Ia mengingatkan agar para kader partai itu harus tetap di dalam PPP. “Walaupun banyak yang menginginkan mendirikan partai baru, saya bilang jangan. Itu ‘kan membuat kita mundur. Kita harus betul-betul menjadi kader yang baik saja. Nggak usah kita gerasak-gerusuklah,” kata mantan Sekjen PARMUSI (1999-2002) ini.Ia memang seorang politisi yang sudah punya jam terbang cukup tinggi. Ia mengaku mengenal dunia politik dari emaknya (ibunya) yang berbekal pengetahuan dari surat kabar, radio, dan televisi. Ibunya banyak mengisahkan petualangan para politisi bangsa ini dari Soekarno, Hatta, Sjahrir, hingga Natsir. “Dari emaklah aku tahu apa itu politik,” katanya. Emaknya pula yang mengingatkan agar ia selalu ingat pada nasib dan penderitaan rakyat, serta memperjuangkan kepentingan rakyat. Sentuhan kasih sayang ibunya yang kini berusia hampir satu abad (99 tahun) telah menempanya menjadi politisi yang patut diperhitungkan oleh teman dan lawan politiknya.Sang emak mengajarkannya bagaimana bersikap santun tapi tegas. Tegas tak perlu keras, tapi bisa juga berseling humor. Perpaduan karakter ini, sungguh tercermin dalam dirinya. Ia mampu bersikap fleksibel dalam menghadapi setiap kondisi sulit. Kapan harus bersikap tegas dan kapan berperilaku lemah lembut. Ajaran budi pekerti dan perilaku santun pada kawan dan lawan politik tersebut merupakan mutiara pelajaran etika berharga dari perempuan yang melahirkannya itu.Nasihat Sang Emak itu pula yang memperteguh keyakinannya memilih partai berlambang Ka’bah dan berasas Islam ini, sebagai organisasi saluran politiknya. Di Senayan, ia dikenal sebagai salah seorang anggota DPR yang produktif dan aspiratif. Maka tak heran bila para wartawan di DPR/MPR pernah memilihnya sebagai salah seorang dari sepuluh anggota DPR terbaik.Pansus BulogTahun 1999 – 2001 ia menjabat Ketua Komisi V DPR RI. Namanya makin akrab di lidah publik bak selebriti, saat memimpin Pansus (Panitia Khusus) Bulog (2000-2001). Saat itu, ia dengan piawai menun-jukkan kematangan berpolitik. Keberhasilannya memimpin Pansus Bulog telah mengorbitkannya ke puncak popularitas. Banyak buku yang menuliskan peristiwa tersebut, tentang bagaimana ia memimpin Pansus kasus Bulog yang menggelinding dan berakibat turunnya Gus Dur dari tampuk kekuasaan presiden.Bachtiar yang akrab dipanggil Abang ini dipilih menjadi Ketua Pansus tentu dengan pertimbangan matang. Sebab, sebenarnya dalam konvensi DPR, ketua Pansus itu harus dari fraksi terbesar, yaitu PDIP. Tetapi karena ia dinilai mampu dan paling senior, berpengalaman, serta bergaul akrab dengan anggota yang lain, sehingga ia dipilih menjadi ketua.Ketika menangani kasus Bulog itu, ia banyak menghadapi tantang-an, baik intimidasi maupun upaya suap. Kisah itu ada dalam buku Meretas Jalan Berliku. Pada waktu itu tawaran suap dan intimidasi begitu banyak. Tetapi ia tahan menghadapinya. Begitu pula teman-temannya yang lain. “Jadi di situ saya melihat kuatnya solidaritas lintas fraksi, yang dibangun bukan sebentar. Tetapi satu tahun setengah untuk membangun itu. Menjalin kebersamaan itu tidak mudah,” kenang penerima penghar-gaan Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi 2000 ini.Sejak awal ia menyadari bahwa kasus Bulog yang melibatkan Gus Dur ini bukanlah persoalan biasa. Pendukung Gus Dur yang dikenal fanatik menjadi salah satu yang harus dihadapinya. Saking beratnya tanggung jawab yang diemban, ia pernah mengatakan kerja Pansus ini merupakan pekerjaan ‘orang gila’. Tapi dasar seorang politisi yang sudah terasah. Ia telah pernah mendapat tekanan dan perlakuan diskriminatif dari penguasa Orde baru sejak dirinya aktif di partai berlambang Ka’bah. Maka, ia tidak mau gentar dan surut menerima amanah untuk menelisik kebenaran di balik kasus Bulog dan bantuan Sultan Brunei itu. Ia mengakui pengalamannya selaku Ketua Pansus Bulog merupakan tugas terberat yang dipikulnya selama menjadi politisi. Sekalipun semula ia sempat ragu, tapi ketika rekan-rekannya menunjuknya sebagai ketua, ia pun membulatkan tekad melaksanakan-nya. Apalagi usulan inisiatif Pansus Bulog itu muncul dari Fraksi Persatuan Pembangunan bersama Fraksi Reformasi. Ketika itu sempat ada dilema di kalangan internal partainya sebelum sampai pada putusan Sidang Istimewa (SI), mengingat peran fraksinya yang mendukung pencalonan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Tapi, menurutnya, pilihan politik yang diambil fraksinya merupakan konsekuensi dari garis partai yang menjunjung tinggi amar makruf nahi munkar. Jadi bukan persoalan siapa presi-dennya. Tapi konsistensi menolak segala bentuk penyalahgunaan atau penyelewenangan kekuasaan. Menurutnya, PPP konsisten pada garis reformasi, dan tidak mentolerir terulangnya kesalahan di masa lampau. Bukan soal besar-kecilnya jumlah uang penyelewengan, tapi lebih ditekankan pada soal moralitas dan penyalahgunaan kekuasaan.Lagi pula pelaksanaan pemerintahan Gus Dur saat itu sering kali mengeluarkan pernyataan kontroversial dan lain-lain. Dikuatirkan hal itu akan membuat bangsa ini hancur. “Jadi waktu itu motivasi menyelamatkan bangsa mencuat begitu kuat. Tidak tahan kita kalau setiap Jumat, presiden membuat statemen yang kontroversial. Coba bayangkan, di Aceh tentara tidak boleh keluar dari asrama lebih dari 500 meter.

Kemudian Presiden pergi ke Aceh membuka selubung refrendum. Di Papua menginjinkan berkibarnya bendera Bintang Kejora asal di bawah bendera merah putih. Kemudian dibantunya pula Kongkres Rakyat Papua. Kongres itu untuk merdeka, memisahkan diri dari NKRI. Suatu tindakan presiden yang tidak masuk akal,” jelasnya.
Maka mencuat idealisme untuk menyelamatkan bangsa. Hal yang sama ada di hampir seluruh anggota Pansus. Itu yang membuat Pansus Buloggate tidak mempan disogok. “Ada sekitar 50 teman-teman yang terus bertahan. Karena ketika kami menyampaikan opsi memorandum, itu votingnya tengah malam seperti Pemilu. Sehingga steril dari kemung-kinan upaya sogok. Semuanya setuju,” kata suami Roshidah MS, guru SMU Negeri 8 Jakarta itu. Waktu itu ia amat lincah. Setiap malam harus bekerja dan diskusi. “Bagi saya menjadi pengalaman politik yang paling berkesan, namun berat. Sehingga dari situ saya memetik pelajaran yaitu betapa loby-loby antarpimpinan fraksi sangat menentukan. Menjalin saling kepercayaan antarpimpinan sangat menentukan. Sehingga anggota itu sadar bahwa kebijakan yang diambil Pasus Bulog tidak ada unsur kepentingan pribadi, tetapi yang ada hanya kepentingan bersama. Jadi sangat akrab. Anggota-anggota yang paling vokal di DPR kan itu semuanya rata-rata anggota Pansus Bulog, sehingga garang-garang, tapi semuanya akrab,” kenang ayah tiga anak (Roshi Ika Putri, SE. Ak, Moh. Iqbal, SE. Ak dan Rini Irawati mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Pancasila) ini. Kerja keras Pansus Bulog selama lebih empat bulan akhirnya bisa diterima oleh DPR yang membuah-kan Memorandum I dan II untuk Presiden Abdurrrahman Wahid. Kemudian mendorong diselenggara-kannya Sidang Istimewa MPR yang bermuara pada jatuhnya Gus Dur.Berbenturan dengan kekuasaan memang bukan hal baru baginya. Bukankah ia sudah pernah harus rela melepaskan kursi Ketua DPW PPP Sumatera Utara yang telah diraihnya dengan susah payah. Daya tahan politiknya bahkan sudah teruji semasa mudanya. Ketika marak kasus Komando Jihad, ia sempat diinterogasi aparat Laksus di Medan hanya karena dirinya seorang ketua HMI Badko Sumatera Utara tahun 1976. Maka tak heran jika teror selama menjadi ketua Pansus Bulog dan Brunei tak sampai menggelisahkannya. Apalagi teror yang diterimanya banyak hanya melalui surat kaleng yang dialamatkan ke ruang kerjanya di lantai 15 gedung DPR. Tumpukan surat itu tak pernah dibacanya, karena ia tak ingin kerjanya di Pansus terpengaruh. Sehingga hasil kerja Pansus Bulog telah menjadi salah satu catatan sejarah dalam perjalanan bangsa ini.
Ia memang dikenal sebagai seorang poltisi yang teguh pada prinsip. Namun bukan berarti tidak bisa diajak berkompromi. Ia seorang yang sangat menghargai perbedaan pendapat. Terakhir, terlihat dari sikapnya yang tegas dan cepat menunda pelaksanaan undian asuransi kematian atau kupon megakuis olahraga dan kemanusiaan (Oke). Ia menghargai perbedaan pendapat mengenai hal ini. Undian ini dikuatirkan meresahkan masyarakat karena dinilai berbau judi dan bertentangan dengan agama. “Saya melihat ada pro kontra di masyarakat terhadap undian itu. Ini bukan SDSB, namun daripada menambah polemik di tengah masyarakat saya stop. Jangan menambah polemik lagi karena masyarakat sudah bosan,” katanya dengan lepas, tanpa beban. *atur – yusak*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
“Saya Tidak Mengejar Jabatan”
Sarjana ekonomi yang kini menjabat Men-teri Sosial ini telah makan asam garam dalam dunia politik. Kepiawaiannya me-mimpin Pansus Bulog (2000-2001) telah mengantarkannya ke jenjang karir politik sebagai nakhoda Departemen Sosial yang sarat dengan berbagai masalah.Kebehasilannya menjaga integritas dan moralitas Pansus Bulog telah menjadi semacam garansi kemampu-annya untuk memimpin sebuah departemen. Presiden Megawati dinilai sangat jeli memilihnya untuk memimpin Departemen Sosial yang semasa pemerintahan Gus Dur dibubarkan karena dianggap tidak perlu dan telah menjadi sarang korupsi, kolusi dan nepotisme. Bachtiar Chamsyah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan selama di DPR juga bergelut dengan bidang ekonomi dihadapkan pada perubahan harus menangani masalah sosial yang sangat kompleks serta harus memperbaiki citra buruk yang disandang departemen itu. Bayangkan suatu institusi yang telah dibubarkan, kemudian diturunkan statusnya menjadi sebuah badan, lalu setelah menjadi badan dilebur dengan Depkes, setelah itu kembali lagi menjadi departemen. Dalam wawancara dengan Wartawan Tokoh Indonesia DotCom pada Kamis siang 19 Juni 2003 di ruang kerjanya Jalan Salemba Jakarta, ia mengungkap beberbagai hal sehubungan dengan bidang tugasnya sebaga Menteri Sosial dan kiprahnya sebagai seorang politisi. Berikut petikannya.MTI: Bagaimana Anda mengadaptasi perubah-an-perubahan dari suatu bidang ke bidang lain dan dari legislatif menjadi eksekutif untuk mengatasi masalah sosial yang sangat kompleks? Bachtiar: Ketika di DPR, saya di komisi V dan VI yang membidangi industri dan perdagangan, pertam-bangan, energi, investasi dan ekonomi. Kemudian beralih ke hal-hal yang bersifat sosial. Tetapi bagi saya, yang terutama menghayatinya. Apalagi persoalan sosial adalah kasat mata. Maka karena dihayati pekerjaan ini bisa saya kerjakan. Saya masuk kantor jam tujuh pagi dan pulang rata-rata jam setengah delapan malam. MTI: Kesulitan yang paling menonjol dalam membenahi departemen ini? Bachtiar: Yang namanya mempimpin tentu ada persoalan. Tetapi kita kan dilatih mencari solusi dalam hal-hal itu. Berpikir sistematis. Itu fungsi bersekolah yaitu memecah-kan persoalan dengan kerangka yang sitemastis. Orang banyak berpikir masuk perguruan tinggi hanya untuk menjadi pegawai. Tetapi sesungguh-nya hakikat bersekolah itu adalah agar kita dapat memecahkan persolan secara sistematis.Saya merasa berbahagia. Bayangkan, waktu awal-awal saya menjadi menteri, saya harus membangun struktur organisasi. Kemudian, saya harus bisa meyakinkan DPR bahwa budget departemen ini harus baik. Lalu dari anggaran yang ada harus menata departemen ini menjadi nyaman. Setelah itu menghadapi berbagai persoalan sosial. Persoalan sosial yang paling berat adalah pengungsi. Karena pengunsi itu hampir 2 juta orang yang terserak di 16 propinsi. Itu yang harus diselesaikan dan memakan waktu yang panjang serta penanganan yang tidak sama. Salah satu kasus pengungsi yang masih belum selesai saat ini adalah pengungsi transmigrasi Madura yang diusir dari Kalimantan Tengah. Sekarang sebagian masih berada di Madura.MTI: Apakah Depsos tetap juga memfasilitasi mereka untuk kembali? Bachtiar: Tentu, kita tetap membantu mereka. MTI: Ketika Depsos dilikuidasi, tentu dengan pertimbangan tertentu. Dan ketika departemen ini dihidupkan kembali, menurut Anda, apa yang menjadi ugensinya? Bachtiar: Tidak pernah masuk dalam pikiran saya jika departemen ini akan dibubarkan waktu itu. Kalau saya tanya, jika departemen ini tidak ada, pertama, siapa-kah yang akan mengurusi urusan pengungsi? Kedua, bagaimana dengan nasib panti-panti itu? Ketiga, bagaimana dengan orang ca-cat yang banyak itu? Belum lagi persoalan anak jalanan dan fakir miskin. Itu semua bukan persoalan yang kecil.Jadi saya pikir, keliru jika departemen ini dibubarkan. Sebab belum mungkin sepe-nuhnya permasalahan sosial kita serahkan kepada masyarakat. Apalagi dalam masyarakat kita yang sedang dalam tahap membangun, kemudian mengalami perubahan, di mana orang menginterpretasikan kebebasan semaunya. Di dunia saat ini Indonesia yang paling bebas. Orang bisa maki-maki seenaknya, boleh demonstrasi sebebasnya. Bahkan ketika saya masih di DPR, pada masa Gus Dur, saya mendengar ada sekumpulan orang berdemontrasi di Jakarta untuk mendeklarasikan kemerdekaan negara baru dan tidak apa-apa. Saya tidak mengerti, koq seperti itu.Orang Aceh berkumpul minta Aceh merdeka. Lalu orang Papua minta Papua merdeka. Waktu itu negara kita, istilah saya di DPR seakan-akan “masih ada nggak pemerintahnya?” Kadang-kadang terasa ada, kadang-kadang tidak ada. Kita mengalami suatu proses sosial yang luar biasa. Coba bayangkan kejadian orang Dayak memotong kepala orang Madura. Dia tenteng dan dipertunjukan di jalan-jalan. Kalau saya mempuyai waktu, saya mau menulis bagaimana hebatnya masalah sosial itu di dalam kasat mata.Sehingga saya berpikir kenapa ibu ini (seraya menunjuk foto Presiden Megawati) memilih saya. Karena tidak sembarang orang bisa menyelesaikan masalah sosial seperti ini. Ada ciri-ciri tertentu, yang kebetulan saya ini orang Medan. MTI: Tentu ada pengalaman menarik atau menantang saat menangani masalah pengungsi?Bachtiar: Salah satu contohnya, seperti ketika saya berbicara di depan pengungsi di Poso yang ber-ada di camp-camp di tempat penampungan yang sudah menahun. Sebagian mereka sudah merasa tidak nyaman tinggal di penampungan itu karena rindu kampung hala-man. Padahal tiap hari kita berikan 400 gram beras dan Rp.1.500 uang lauk-pauk. Jadi kalau dalam satu KK terdiri dari lima orang, kelu-arga itu mendapatkan 1 Kg beras dan uang Rp.7.500.Tetapi dampaknya, membuat sebagian lagi mereka jadi pemalas dan membuat lingkungan sekitar marah. Karena sekian lama pengungsi itu tidak bekerja tetapi mendapat makanan. Tetapi bagi mereka yang berjiwa baik, dia ingin kembali ke rumahnya. Maka karena itu, kita putuskan dari budget yang seperti tadi, diubah menjadi setiap KK diberikan sebesar Rp.8.750.000 untuk modal mereka kembali. Yakni Rp 5 juta untuk memperbaiki rumah, Rp.1.250.000 untuk kebutuhan hidup selama 3 bulan, Rp.1.250.000 untuk transpor dan Rp.1.250.000 untuk stimulan usaha. Tapi masih saja ada pe-ngungsi yang protes. Lalu kita jelaskan secara transpa-ran. Saya yang telah lama di DPR, tentu bisa saya jelas-kan tentang anggaran belanja negara kita. Saya jelaskan bahwa negara kita ini defisit, kita berutang. Saya ceritakan juga kepada mereka seperti sebuah perusahaan, negara kita ini sedang bangkrut. Anggaran Departemen Sosial sendiri untuk mengurusi orang-orang seperti saudara-saudara ada dua juta orang.“Saudara dengar itu?”“Dengar, Pak”. Kalau namanya orang dari seribu orang kan pasti ada saja yang tidak setuju, protes. Itu saya alami. Dia berkata, “Itu tidak cukup.” Secara psikologis, kalau saya di depan massa, tidak bisa meyakinkan, saya akan hancur. Setelah saya jelaskan, lalu saya tanyakan, “Sudah kau dengar tadi saya bicara?”“Sudah Pak,” jawabnya.“Kau tahu negara kita ini punya banyak utang?” “Tahu Pak”. “Kalau kau sudah tahu kemampuan negara seperti itu, kau terima saja, jangan protes lagi. Kalau negara ini kaya bukan Rp.8.750.000 kalian dikasih. Karena tidak ada lagilah maka hanya bisa dikasih segini.”Baru dia tertegun.“Supaya kalian tahu, ada istilah keras batu lebih keras tidak ada. Kalau keras seperti batu masih bisa kita hadapi, tetapi kalau keras tidak ada, apa yang bisa.” Lalu orang itu mahfum. “Ya, Pak!”Jadi yang terpenting adalah keterbukaan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa inilah keadaan kita yang sebenarnya. Itu kunci saya sukses dalam menyelesaikan masalah pengungsi itu. Dengan keterbukaan dan berbagai penjelasan itu, tidak ada tuduhan korupsi. Tidak ada. Sebab kepada masyarakat dijelaskan secara terbuka berbagai permasalahan dan kesulitan anggaran. Dijelaskan pula bahwa tidak ada menteri (pemerintahan) yang tak ingin rakyatnya kaya. Gila menteri seperti itu. Jadi di situ butuh keterbukaan. Itulah gaya saya dalam meyelesaikan pengungsi.MTI: Bagaimana Anda dengan begitu yakin mengatakan di Depsos tidak korupsi lagi, sedangkan korupsi itu sudah menjadi semacam budaya?Bachtiar: Kita objektif saja. Umpama ia membeli barang, kita kan tahu ada aturan-aturan bisnis. Dan kita ijinkan saja harga barang itu naik 5-10 persen. Tidak apa-apa, karena itu kan memotong pajak. Jadi kita fair-fair saja, nggak usah kita berlagak tetapkan harga. Di depan muka kita, bisa saja ia katakan ya, tetapi di belakang kita entah apa. Dulu orang menganggap kalau di sini ada uang SDSB, waktu saya masuk tidak ada lagi. MTI: Bagaimana tang-gapan Anda terhadap pernyataan “makin banyak pengungsi makin banyak korupsinya”?Bachtiar: Itu bisa saja, tetapi tidak pernah berani terang-terangan. Karena itu sekarang saya menantang, jika ada aparat saya korupsi, kasih tahu, supaya saya tindak, yang penting jangan difitnah. Jadi enak kan?Saya bisa maklum kebebasan pers saat ini. Walaupun seyogianya koran jangan hanya memberitakan yang buruk tetapi sebaiknya juga hal-hal yang bagus. Sebelum jadi menteri, saya di Medan sempat memimpin surat kabar. Saya paham soal anggapan, kalau berita tidak menyudutkan (mengkritik) dianggap tidak enak. Sama dengan ketika saya memberhentikan tim ahli. Dia keberatan dan bilang dipecat. Seorang men-teri boleh saja mengangkat tim ahlinya, dan boleh saja memberhentikan dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya. MTI: Apa cara Depsos dalam mengatasi pengungsi yang saat ini begitu besar di Aceh?Bachtiar: Jangan dipandang pengungsi yang ada di Aceh sama dengan pengungsi yang ada di tem-pat lain. Pertama, pengungsi di Aceh tidak jauh dari rumahnya. Kedua, mereka mengungsi untuk menghin-dari operasi keamanan. Jangan sampai mereka terkena, maka mereka mengungsi. Jika keamanan sudah normal mereka kembali, dan biasanya itu tidak sampai dua minggu atau dua bulan. Begitu diumumkan daru-rat militer, kita langsung mengirimkan bantuan barang-barang. Kita belanja di Jakarta dan Medan. Kita disimpan di gudang-gudang dan kemudian distribusikan. Kita atur struktur organisasi, ada tim Satgas yang dikordinasikan dengan pemerintah daerah dan penguasa darurat militer daerah. Semua kegiatan itu di bawah komando penguasa darurat militer daerah. Kita yang beberapa hari sempat kewalahan hanya soal Birun. Birun itu bukan tidak makan, hanya soal sanitasi. Karena di Cergapu, prediksi kita bersama penguasa darurat militer sekitar 7000 pengungsi, maka kita siapkan kebutuhan untuk 7000. Tahu-tahu yang masuk 14.000, dua kali lipat. Maka timbul problem dan yang paling berat sanitasi.Mula pertama kita pasang tenda antara 70-56, tetapi karena masuk 14 ribu sehingga harus memasang 128 tenda pleton. Itu luar bisa sekali. Tetapi akhirnya dapat teratasi. Sementara, sanitasi itu bukan tanggung-jawab Depsos melainkan Kimpraswil. Tetapi karena kita, leading sector operation, maka banyak langkah yang kita lakukan. Contohnya, mengenai kurang tersedianya tong-tong besar penampungan air. Yang ada hanya 15 buah sedangkan yang dibutuhkan 25 buah. Lalu, saya perintahkan kepada Bupati Birun, “Cari akal. Ambil papan buat jadi tong, tutup pakai plastik.” MTI: Bagaimana ke-yakinan Anda mengenai sistem distribusi dapat berjalan baik? Bachtiar: Distribusi kita terhambatnya kadang-kadang kendaraan sulit. Sebenarnya kita punya 3 gudang besar di Medan, Lhoksemawe dan Banda Aceh. Birun itu dekat dengan Banda Aceh, jadi sebenarnya tidak ada kesulitan. Ada kemampuan mendorong barang-barang itu dari Loksumawe. Namun demikian untuk kabupaten-kabupaten yang jauh, itu sudah sekitar 4 hari kita kirim 6 mobil box. Sekarang pertanyaannya, kenapa mengirim 6 mobil box? Karena kita tidak mungkin menyewa di sana. Sebab jika kita menyewa mobil dari Si A, dan ketika kelompok GAM mengetahuinya, Si A akan takut. Soal Aceh ini saya sangat paham, sebab saya sudah berkali-kali pergi ke sana. Jadi kalau orang cerita tentang Aceh, saya tahu. Dan saya ke Aceh bukan saja ke Banda Aceh, tetapi ke Tapaktuan, Meulaboh dan lain-lain. Saya dialog dengan pengungsi. Saya ke Lhoksemawe ke kabupaten-kabupaten daerah hitam, bahkan saya ke pulau Nasi. MTI: Pendapat Anda tentang Hamzah Haz sebagai calon presiden?Bachtiar: Saya kira Muktamar belum memutuskan akan hal itu, karena segala sesuatu itu harus ada aturan mainnya.MTI: Sekarang Anda berada di luar DPP PPP, bagaimana cara agar visi Anda terakomodir dalam partai?Bachtiar: Tentu saja kita tidak bisa memaksakan visi dan misi kita ke depan. Visi mereka-lah yang digunakan. MTI: Jadi, saat ini Anda dalam posisi wait and see?Bachtiar: Ya, kita harus betul-betul menjadi kader yang baik saja. Nggak usah kita gerasak-gerusuklah.MTI: Saat ini ada suara-suara yang menginginkan diadakannya muktamar luar biasa?Bachtiar: Oh, itu tidak kapasitas saya. Tidak mau saya memberikan komentar. Karena kalau saya berko-mentar tentang hal itu, nanti akan ada rumor bahwa saya yang mendorong hal itu. Yang saya sarankan adalah harus selalu menjadi kader partai yang terbaik. MTI: Apa yang menjadi obsesi Anda dalam karir politik?Bachtiar: Yang pertama bagi saya adalah tetap menjaga hubungan yang baik dengan teman- teman, baik yang ada di lingkungan PPP maupun yang di luar PPP. Kedua, dengan hubungan-hubungan yang baik tadi saya bisa memberikan kontribusi pemikiran untuk meghadapi persoalan bangsa dan negara ini. Saya menyadari benar ada teman-teman yang ingin sekali bertukar pikiran. Bahkan banyak mengajak masuk parati A,B dan C. Tetapi saya ingat, saya kader PPP. Kader PPP yang bukan mengejar jabatan saja. Dan jika saya hanya mengejar jabatan, kenapa Sekretaris Jendaral tidak saya ambil? Pada saat ini posisi saya sebagai anggota biasa. Tetapi gerakan saya adalah harus tetap menjalin hubungan dengan teman-teman saya. Teman saya banyak. Dan waktu saya, banyak saya gunakan untuk melakukan tugas-tugas kenegaraan yang berhubungan sosial, dan jika itu diselesaikan dengan baik, alhamdulillah. MTI: Tetapi banyak juga yang kecewa terha-dap hasil muktamar PPP yang lalu, bagaimana Anda mengatasi kekecewaan ini?Bachtiar: Saya meng-ingatkan, bahwa mereka harus tetap di dalam PPP. Walaupun banyak yang menginginkan mendirikan partai baru, saya bilang, jangan. Itu membuat kita mundur, dan menghasilkan partai baru itu repot. MTI: Sudah adakah pendekatan atau silahturahmi dari DPP PPP yang sekarang ini?Bachtiar: Ya, Sekjen menemui saya. Saya diminta untuk memberikan beberapa masukan dan saran serta pengalaman. Saya berikan. Antara lain, jangan DPP menganggap kader di luar DPP itu sebagai lawan.

Nama : H. Bachtiar Chamsyah, SE
Lahir : P. Tiji Sigli, 31 Desember 1945
Jabatan : Menteri Sosial RI
Agama : Islam
Istri : Roshidah MS (Guru SMU Negeri 8 Jakarta)
Anak:Roshi Ika Putri, SE. AkMoh. Iqbal, SE. AkRini Irawati (Fak. Teknik Universitas Pancasila, Jakarta)
Pendidikan
SD Negeri Kutacane, lulus 1957
SMP Negeri Medan, lulus 1961
SMA Ngeri Maninjau, Lulus 1964
AAN Negeri Medan 1966 s/d 1970
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Nommensen, Tingkat V, tidak lulus
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Medan Area, lulus 1997
Organisasi
1966. Anggota KAMI Komisariat AAN Negeri Medan
1967. Ketua Komisariat HMI AAN Negeri Medan
1969. Ketua Umum HMI Cabang Medan
1976. Ketua Umum Badko HMI Sumatera Utara
1971. Wakil Ketua Muslimin Indonesia Sumatera Utara
1994. Pjs. Ketua DPW Partai Persatuan Pembanguan Sumatera Utara
1994 – Sekarang. Wakil Sekjen DPP PPP
1999 – 2002 Sekjen Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI)
2002. Ketua Umum PARMUSI

Pekerjaan
1974 – 1981. Pegawai Honorer Pemda Kodya medan
1978 – 1980. Guru (Swasta) Perguruan Amir Hamzah Medan
1982 – 1987. Anggota DPRD Tk. 1 Sumatera Utara
1987 – 1992. Wkl. Pimpinan Umum Mingguan DEMI MASA, Medan
1992 – 1997. Angota DPR RI (Wakil Sekretaris FPPP)
1997 – 1999. Anggota DPR RI (Sekretaris FPPP DPR)
1999 – 2004. Anggota DPR RI
1999 – 2001. Ketua Komisi V DPR RI2000 Ketua Pansus BULOG GATE
2001 Menteri Sosial RI pada Kabinet Gotong Royong

Riwayat Perjuangan Aktif dalam penumpasan G.30 S/PKI dan Penegakan Orde Baru:
– Sebagai Ketua KAMI Komisariat AAN Negeri Medan
– Aktifis dan Ketua Komisariat HMI MedanTanda Penghargaan Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi 2000

Alamat Rumah: Jl. Widya Candra IV No. 18
Alamat Kantor:Jalan Salemba Raya No.28, Jakarta PusatTelp (021) 3103591

http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/b/bachtiar-chamsyah/wawancara.html


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: